Aliansi Mahasiswa Sumenep Gelar Audiensi dengan DPRD, Minta Dewan Kontrol Realisasi Perda CSR

Memontum Sumenep – Investasi ataupun kerjasama bisnis usaha suatu perusahaan dengan pemerintah daerah di Sumenep terbilang pesat. Kolaborasi bisnis perusahan itu diharapkan bagi para investor untuk tidak hanya fokus pada keuntungan perusahaan semata, namun kesejahteraan masyarakat juga harus diperhatikan.

Lantaran dinilai kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) gelar audiensi ke Gedung DPRD Sumenep pada Jumat (18/06). Tuntutan mahasiswa diantaranya meminta dewan Sumenep lakukan kontrol terhadap realisasi Perda CSR (Corporate Social Responsibility).

Baca Juga:

Koordinator AMS Abdul Basith mengatakan tumbuh suburnya investasi harusnya juga berdampak pada lingkungan sosial masyarakat. Baik dari aspek pendapatan perkapita maupun kesejahteraan masyarakat secara umum.

“Sebab sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang CSR. Bahwa Perda CSR sebagai instrumen kebijakan yang berorientasi dalam mewujudkan kesejahteraan dan persamaan ekonomi di tengah masyarakat,” kata Basith.

Jadi, kata dia, munculnya Perda CSR agar perusahaan tidak hanya fokus membesarkan hasil dari usahanya sendiri. Melainkan melakukan tanggungjawab dan kemitraan bagi lingkungan di sekitarnya.

“Data yang kami kantongi, banyak perusahaan daerah dan perusahaan nasional di Sumenep yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalalam menginvestasikan modalnya,” katanya di hadapan Komisi II DPRD Sumenep.

Memang diakuinya, perusahaan secara kelembagaan memiliki aturan main yang prerogratif. Meski demikian, perusahaan juga harus memprioritaskan soal lingkungan ataupun pendidikan dan pengentasan kemiskinan di tengah masyarakat.

“Lahirnya Perda CSR merupakan instrumen yang barangkali harus mampu mempresure perusahaan agar juga fokus, bagaimana pemerintah berbicara tentang keberlangsungan sebuah pembangunan,” kata Mahasiswa ini. Mahasiswa meminta, dewan tidak hanya menjalankan fungsi regulasi dan budgeting.  Tapi dewan juga harus melakukan kontrol terhadap berbagai produk kebijakan dan realisasinya. (dan/edo/ed2)