SEKITAR KITA

Puluhan Warga Segel Kantor Sekretaris Desa Paowan

Diterbitkan

-

Warga unjuk rasa dan menyegel Kantor Sekretaris Desa Paowan, Selasa (13/10/2020) siang. (her)
Warga unjuk rasa dan menyegel Kantor Sekretaris Desa Paowan, Selasa (13/10/2020) siang. (her)

Memontum Situbondo – Diduga karena oknum Sekretaris Desa (Sekdes) tidak transparan dalam penggunaan dana desa (DD) yang dikucurkan Pemerintah, puluhan warga Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo yang didominasi oleh kaum ibu menyegel Kantor Sekretaris Desa Paowan, Selasa (13/10/2020) siang.

Kekesalan warga memuncak saat mereka mengetahui oknum Sekdes Paowan (MF) tidak berada di tempat. Ditambah lagi, ulah seorang Kaur Desa berinisial JS yang terkesan acuh dalam menyikapi keluhan warga. Bahkan, Kaur Desa tersebut juga terlihat ikut campur dalam urusan menjawab terkait BST.

Sehingga mosi tidak percaya terhadap oknum Sekretaris Desa (Sekdes) Paowan Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (MF) yang diduga banyak merugikan masyarakat, puluhan warga ngeluruk ke kantor Desa Paowan.

Dihadapan Camat Panarukan, Danramil, Polsek dan Kades Paowan yang hadir menemui warga di kantor Desa, tokoh masyarakat setempat, H Mistari atau yang akrab dipangil Bronto ini membeberkan sejumlah dugaan penyelewengan yang terjadi di Desa Paowan, seperti penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan lain sebagainya yang dilakukan oleh oknum Sekdes yang ditengarai jarang masuk ke kantornya.

Advertisement

Tak hanya itu, situasi yang semakin lama semakin memanas, karena tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh camat dan Kades, warga yang turut audensi tersebut sempat marah dan nyaris terjadi kisruh. “Saya bersama warga yang hadir disini minta kepada Camat Panarukan dan Kades Paowan ini agar segera memecat Sekdes yang merugikan masyarakat. Apalagi sudah jarang ngantor,” tandas Bronto diiringi applaus warga.

Sementara Kepala Desa (Kades) Paowan, Saiful Hady S.Pd. mengatakan, terkait tuntutan puluhan warganya itu akan dievaluasi terlebih dahulu bersama pihak Kecamatan dan kabupaten. “Kalau apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi itu benar, maka APIP yang akan turun. Kalau tudingan jarang masuk kantor itu memang benar dan sudah saya beri teguran tapi sifatnya masih lisan,” pungkas Saiful Hady. (her/mzm)

 

 

Advertisement
Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Terpopuler

Lewat ke baris perkakas