SEKITAR KITA

Lagi, Kali Delapan Pemkab Situbondo Raih Predikat WTP

Diterbitkan

-

Memontum Situbondo – Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Penghargaan opini WTP itu, diberikan langsung oleh BPK Perwakilan Jawa Timur, Karyadi, kepada Bupati Situbondo, Karna Suswandi, di Kantor BPK Wilayah Jawa Timur.

Bupati Karna Suswandi mengatakan bahwa predikat opini WTP yang kedelapan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. “Alhamdulillah, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo kembali meraih WTP dalam LKPD Tahun Anggaran 2023. Ini merupakan yang kedelapan kalinya,” terang Bupati Situbondo, Jumat (03/05/2024) tadi.

Lebih lanjut Bupati Karna menyampaikan, nilai opini WTP yang kesembilan kali ini mencapai 94,33 persen. “Ini sangat luar biasa dan diapresiasi oleh BPK Perwakilan Jawa Timur,” ujarnya.

Baca juga :

Advertisement

Bupati Karna Suswandi juga menyampaikan bahwa meskipun sudah mendapatkan delapan kali penghargaan LHP dari BPK RI, namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan ke depan untuk lebih baik lagi. “Ada tiga poin yang menjadi titik berat dari hasil pemeriksaan BPK. Yaitu tentang retribusi, honorarium dan PJU yang belum didukung dengan bukti konsumsi listrik. Oleh karena itu, kita akan terus memperbaiki dan meningkatkan yang menjadi titik berat dari pemeriksaan tersebut,” ujar Bupati Karna.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Situbondo ini mengatakan jika sebelum dirinya memerintah memang banyak pemasangan PJU yang tidak memakai meteran listrik. Namun, ketika pemerintahan ini dipimpin olehnya, maka setiap PJU harus menggunakan meteran listrik. Sehingga, pengeluaran daerah bisa lebih jelas dan penggunaan listrik PJU lebih terkontrol.

“Apabila PJU tanpa meteran, maka jika ada masyarakat yang menyambung listrik secara ilegal dan tidak diketahui, maka akan menjadi beban atau tanggungan pemerintah daerah,” paparnya.

Mantan Kepala PUPP Bondowoso ini berharap agar masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Situbondo, yang lebih baik lagi. “Mari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan ini. Sebab, pengawasan dari masyarakat merupakan penyemangat Pemkab Situbondo untuk bisa meraih berbagai prestasi dan bekerja lebih baik lagi,” papar Bung Karna. (her/sit/adv)

Advertisement
Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Terpopuler

Lewat ke baris perkakas