UNFPA PBB Kunjungi Wisata Religi KK-26 di Situbondo

Memontum Situbondo – United Fund for Population Activities (UNFPA) dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama Komnas Perempuan RI, mengunjungi Wisata Religi KK-26 di Desa Kolean, Kecamatan Kota, Kabupaten Situbondo, Jumat (25/03/2022) tadi. Dalam kunjungan wisata religi ke KK-26, rombongan disambut Ketua Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDis) Situbondo dan Kepala Desa (Kades) Olean, Kecamatan Kota, Situbondo.

Menariknya, selama melakukan kunjungan itu, utusan PBB bagian UNFPA dan Komnasham perempuan RI, disuguhi minuman buah khas Situbondo. Yakni, minuman buah dan bunga yang ditanam di dalam wisata religi. Seperti Markisa, bunga Rosella, daun dan berbagai makanan khas desa.

Baca juga:

• Kampanye Akbar, Massa Pendukung Karunia Birukan Alun-alun Taman Lanceng Situbondo
• Sosialisasi Pilkada, KPU Situbondo Gandeng Wartawan Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih
• KPU Situbondo Gelar Media Gathering Persiapan Penertiban APK
• Bidik Penghargaan Swasti Saba Wistara, Dinkes Situbondo Rakor bersama FKS, FKKS dan Pokja Desa Sehat
• Hilang Tiga Hari, Nelayan Situbondo Ditemukan Tewas Mengambang di Perairan Panarukan

Analis Bidang Kerjasama Strategis UNFPA PBB dari Negara Finlandia,

Kamomilla Ilmonen, mengatakan bahwa program yang dibawanya adalah bertema ‘Tidak Meninggalkan Orang’. Ini, salah satu topik yang sudah dikerjakan yakni pencegahan kekerasan berbasis gender, terutama perempuan dengan disabilitas dan Lansia perempuan.

“Kami datang untuk melihat kesiapan pemerintah desa di sini. Ada salah satu program disebut BERANI, yaitu kesehatan reproduksi yang lebih baik untuk semua orang di Indonesia, yang di danai oleh Pemerintah Kanada. Kami harap, yang dilakukan di Situbondo bisa menjadi contoh kabupaten lain hingga nasional,” ujarnya.

Kades Olean, Ansori, mengatakan bahwa kunjungan rombongan ini merupakan rangkaian kunjungan inklusi nasional 2023. Yakni, mengaplikasikan dana desa yang pro kepada masyarakat, sehingga menghasilkan tingkat keberhasilan yang baik.

“Seberapa siapkah pemerintah desa dan masyarakat serta dana desa, ini bisa dinikmati masyarakat tanpa melihat dari sebuah kelompok,” katanya. (her/sit)