Rakor Penyelenggaraan Angkutan Mudik dan Balik Gratis Kepulauan, Beberapa Poin Jadi Perhatian

Memontum Situbondo – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Penyelenggaraan Angkutan Mudik dan Balik Gratis Kepulauan tahun 2025. Rakor yang digelar guna menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446H/2025 dan memfasilitasi warga, itu digelar di Ruang Tunggu Penumpang Pelabuhan Penyeberangan Jangkar, Jalan Pelabuhan Jangkar No 1, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Selasa (11/03/2025) tadi.

Dalam Rakor itu, beberapa hal dilakukan pembahasan. Termasuk, langkah-langkah antisipasi.

Camat Raas, Subiakto, dalam kesempatan itu juga memberikan dukungan Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, dalam menindaklanjuti permasalahan mudik tahun 2024 dan menjanjikan perubahan di tahun 2025. Bahkan, dirinya mengusulkan pendirian posko tiket offline di Jangkar, mengingat tidak semua warga Raas memiliki kemampuan literasi digital yang memadai.

“Masyarakat kami tidak semuanya pintar IT. Sehingga kami mengharap, nanti apabila ada masyarakat Raas yang mau mudik ke Raas dari Jangkar, dapatnya diprioritaskan dan tidak usah menunggu untuk besok,” ujar Subiakto.

Dirinya juga menyoroti kejadian, di mana warga terpaksa menunggu hingga tiga hari di Jangkar, karena kesulitan mendapatkan tiket, bahkan kehabisan bekal. Termasuk, temuan adanya satu akun yang dapat membeli hingga 500 tiket juga menjadi perhatian serius.

Terlebih, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menjamin ketersediaan kapal, yaitu Dharma Sumekar dan Ekspres Bahari, untuk melayani mudik warga Raas. Karenanya, dirinya mengimbau warga Raas dan Sepudi di perantauan untuk tidak membeli tiket melalui calo.

Baca juga :

“Masyarakat jangan pernah mendapatkan tiket melalui calo. Karenanya, apapun kalau sudah sampai di Jangkar, tolong koordinasi dengan APH, untuk bagaimana caranya mendapatkan tiket. Sehingga tidak lagi memberi ruang kepada calo-calo untuk mendapatkan keuntungan sepihak dan merugikan masyarakat yang lain,” tegasnya.

Subiakto juga memperingatkan warga, untuk tidak menggunakan jasa agen yang merugikan. Karena beberapa warga mungkin terpaksa membeli tiket dari pihak tidak resmi, namun dirinya menekankan bahwa hal tersebut di luar tanggung jawab pemerintah.

Sementara itu, General Manager PT ASDP Ketapang-Gilimanuk, Yani Andriyanto, mengungkapkan beberapa poin penting terkait persiapan tersebut. Termasuk, komitmennya untuk memberantas praktik percaloan tiket yang merugikan pengguna jasa.

“Kuota-kuota yang dibuka pasti seizin dengan BPTD, karena ada toleransi,” jelas Yani.

Dirinya juga mengimbau masyarakat, untuk melaporkan jika menemukan oknum yang melakukan praktik percaloan. “Apabila ada oknum, sampaikan saja dan nanti kita bersama dengan aparat terkait yang akan coba menindaklanjuti,” tegasnya.

Yani memprediksi, puncak arus mudik Lebaran tahun ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan, adanya perayaan Nyepi di Bali pada H-3 Lebaran. “Berarti kalau Lebaran kali ini, beda karena di H-3 itu ada Perayaan Nyepi dan disinyalir untuk penyeberang 80 persen dari Bali,” ungkapnya.

Dalam Rakor itu, hadir sejumlah pelaksana lapangan. Selain Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur, Kepala BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Panarukan, Kepala UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi dan Kepala UPT P3LLAJ Banyuwangi. Termasuk, Kepala Kantor UPP Kelas III Sapudi, Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo Wilker Panarukan, Satpolair Polres Situbondo, Komandan Pos TNI AL Jangkar, Komandan Rayon Militer Jangkar, Komandan Rayon Militer Ra’as, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Direktur Utama PT Dharma Dwipa Utama dan Direktur PT Baruna Wira Nagari, Muspika Jangkar dan Ra’as. (her/gie)