Pemerintahan
Pemkab Situbondo Libatkan Pendamping PKH Guna Validasi DTKS Penerima Manfaat
Memontum Situbondo – Pemerintah Kabupaten Situbondo, melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial, kabupaten, provinsi dan pusat.
Tujuannya, agar masyarakat miskin dapat terakomodasi sebagai keluarga penerima manfaat. Hal ini juga sebagai salah satu upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Kota Santri.
“Pendamping PKH ini akan bertugas memberikan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat Bansos. Saat itulah, mereka juga turut validasi DTKS, karena pendamping PKH tentu memahami status keluarga yang layak menerima atau sebagai KPM,” kata Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kemiskinan di Graha Amukti Praja, Pendopo Kabupaten Situbondo, Jumat (12/03) tadi.
Bung Karna-sapaan akrab Bupati Situbondo, menyebutkan pendamping PKH sebanyak 117 orang yang tersebar di 136 desa dan kelurahan, mempunyai tugas mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca juga: Bupati Situbondo Hadiri Penyerahan CSR Bank Jatim untuk Sarpras Tiga Pasar dan Ponpes
Pendataan kemiskinan di Situbondo, sudah sejalan dengan validasi dan verifikasi data yang dilakukan Kementerian Sosial, yakni menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
“Kalau validasi DTKS KPM berjalan dengan baik, tentu ini akan bisa menekan angka kemiskinan di Situbondo. Ini sesuai arahan Ibu Gubernur Khofifah untuk mempercepat menurunkan angka kemiskinan,” tutur Bung Karna.
Koordinator PKH Kabupaten Situbondo, Agus Ary Cahyadi, mengapresiasi gagasan Bupati Situbondo yang melibatkan pendamping PKH dalam validasi DTKS. Karena pendamping PKH sangat paham status sosial di masyarakat.
“Gagasan ini sangat bagus, karena nantinya hasil validasi DTKS disempurnakan oleh teman-teman pendamping PKH. Selama ini teman-teman pendamping di tingkat desa dikomplain oleh masyarakat yang status sosialnya layak menerima bansos namun tidak terakomodir,” paparnya.
Selain melibatkan pendamping PKH untuk validasi DTKS, katanya, ke depan akan lebih baik dan para pendamping bisa memberikan masukan ke desa, terkait masyarakat miskin yang belum terakomodir penerima bansos.
“Validasi DTKS tetap sesuai mekanisme, melalui musyawarah desa, dan selanjutnya data diterima kabupaten. Lalu, kabupaten akan mengeluarkan SK setiap bulan. Intinya DTKS bisa diperbarui setiap satu bulan satu kali,” pungkas Agus. (her/sit)
- Politik4 minggu
Partai Koalisi Pengusung Incumbent Daftarkan Pasangan Karunia Jilid 2 ke KPU Situbondo
- Politik3 minggu
Diusung 7 Parpol, Paslon Rio-Ulfi dari Koalisi Kebersamaan Daftarkan Diri ke KPU Situbondo
- SEKITAR KITA4 minggu
3 Ribu Pegiat Seni dari Sumatra hingga Bali Meriahkan Gelaran Situbondo Ethnic Festival 3
- Pemerintahan4 minggu
Panen Raya di Besuki, Pj Gubernur Jatim Siap Dukung Pengembangan Bibit Padi BK 01 dan 02 Agritan
- Politik4 minggu
Gelar Media Gathering, KPU Situbondo Ajak Wartawan Tingkatkan Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2024
- SEKITAR KITA3 minggu
Ribuan Pencinta Shalawat Penuhi Gelaran Pesona di Alun-alun Situbondo
- Pemerintahan2 minggu
Bupati Karna Serahkan SK Perpanjangan Masa Jabatan Ratusan Anggota BPD
- Hukum & Kriminal3 minggu
Fasilitasi WBP Salurkan Hak Pilih, Rutan Situbondo Lakukan Perekaman E KTP