Bupati Situbondo Salurkan 17 Motor Dinas kepada Korcam Pendamping PKH untuk Penanggulangan Kemiskinan

Memontum Situbondo – Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menyalurkan sebanyak 17 motor dinas kepada setiap koordinator kecamatan (Korcam) pendamping PKH yang ada di Kota Santri Pancasila, Jumat (24/12/2021). Acara penyerahan sarana untuk mobilisasi tersebut, berlangsung di Pendopo Graha Amukti Praja.

Hadir dalam kegiatan itu, Kadinsos, Samsuri, Koodinator PKH Kabupaten Situbondo, Agus Ari Cahyadi dan 17 Korcam PKH kecamatan.

Bupati Karna dalam sambutannya, menyampaikan bahwa dengan adanya motor dinas diharapkan bisa mendukung mobilitas kinerja petugas di lapangan. Mengingat, wilayah pedesaan di Situbondo, mayoritas ada di wilayah pegunungan.

“Sehingga, Korcam pendamping PKH ini bisa semakin semangat dalam bekerja. Dengan begitu, angka kemiskinan di Situbondo, bisa terus menurun,” ujarnya.

Baca juga :

• Tutup Festival Kopi dan Tembakau, Bupati Situbondo Harap Gelaran Beri Dampak Petani dan Masyarakat
• Petugas Rutan Situbondo Gagalkan Penyelundupan Tembakau
• Optimalkan DBHCHT, Bupati Situbondo bersama Forkopimda Buka Gelaran Festival Kopi dan Tembakau
• Bea Cukai bersama Muspida dan Satpol PP Situbondo Musnahkan Rokok Ilegal Hasil Operasi Gabungan
• Dua Rumah Ludes Akibat Kebakaran, Bupati Situbondo Ingatkan Warga

Pria yang akrab disapa Bung Karna ini mengatakan, menurut data dari BPS Situbondo, angka kemiskinan di Kota Santri Pancasila hingga Maret 2021 sebesar 12,22 persen. “Jadi, periode 1 Maret 2022 hingga 31 Maret 2021, angka kemiskinan kita mengalami kenaikan sekitar 0,47 persen,” tegasnya.

Selain itu, Bung Karna meminta kepada Korcam pendamping PKH, untuk mengajak masyarakat Situbondo, khususnya di wilayah pedesaan, agar mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid-19. “Sehingga, herd immunity (kekebalan kelompok) di masyarakat Situbondo bisa segera terwujud pada akhir tahun ini,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Kadinsos Situbondo, Samsuri, berharap kepada Korcam pendamping PKH untuk terus menjalin koordinasi dengan pemerintah desa setempat. Khususnya, dalam pendataan masyarakat miskin agar masuk DTKS Kemensos RI.

“Karena data itu (DTKS Kemensos RI -red) yang kita jadikan acuan dalam program-program penanganan kemiskinan,” paparnya. (her/sit)