Dorong Pemerintah Konsen pada Pendidikan dan Prostitusi

Memontum Situbondo – Pemkab Situbondo diminta memberikan perhatian lebih terhadap masalah pendidikan dan prostitusi. Apalagi sisa jabatan kepemimpinan Bupati H Dadang Wigiarto bersama H Yoyok Mulyadi tinggal dua tahun.

Ketua Komisi IV DPRD, Janur Sasra Ananda mengatakan, pendidikan salah satu visi-misi bupati. Sementara saat ini, masih ditemukan sejumlah permasalahan. Seperti infrastuktur belum memadai, belum meratanya penempatan guru garis depan (GGD) dan lain sebagainya.

Demikian juga dengan masalah prostitusi. Janur berpendapat, dalam penegakan perda prostitusi, masih ada beberapa aspek yang perlu diperkuat kembali. Seperti dukungan anggaran untuk Satpol PP untuk keperluan penindakan.

Saat ini, alokasi anggaran pendidikan atau prostitusi di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 sudah dilakukan pembahasan. Tetapi, masih ada peluang untuk dilakukan perubahan karena APBD induk belum disahkan.

Nah, jika nanti ada pembahasan lagi, Janur menegaskan, Fraksi Demokrat siap mengevaluasi anggaran untuk pendidikan dan prostitusi. Pos-pos yang perlu ditambah, akan ditambahkan.

“Kalau dibahas ulang, kami siap mendukung program bupati dalam penegakan perda dan meneyelesaikan masalah pendidikan,” ujar Janur.

Janur menerangkan, untuk masalah pendidikan, terjadi kesenjangan yang luar biasa antara lembaga di perkotaan dan di pelosok-pelosok desa. Tentu, ini perlu menjadi perhatian pemerintah selama dua tahun ke depan.

Sedangkan prostitusi, anggaran penertiban masih sangat minim sekali. Misalnya, ketika petugas satpol PP melaksanakan operasi ke sejumlah lokasi di Kabupaten Situbondo yang diduga sebagai tempat praktek prostitusi.

“Seharusnya didukung dengan anggaran yang memadai. Nanti kami akan dorong pemerintah,” pungkas Janur.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud), Fathor Rahkman mengatakan, pemerataan GGD akan menjadi perhatian. Untuk kepentingan itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borikrasi (Kemenpan RB).

“Karena penempatannya dari kementerian. Kita minta ada pemerataan,” ujarnya.

Diterangkan Fathor, tenaga pengajar di lembaga pendidikan di pelosok-pelosok akan diberikan perhatian lebih oleh pemerintah. Dia mengaku, sudah ada rencana untuk menambah insentif kepada mereka.

“Karena perjuangannya luar biasa,” kata Fathor. (im/oso)