Situbondo Satu-satunya Kabupaten Nilai BB Naik ke A, Raih Penghargaan SAKIP dari Kemenpan RB

Memontum Situbondo – Target atas penyerahan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemkab Situbondo pada tahun 2019 lalu tercapai. Yaitu naik dengan nilai A. Atas prestasi tersebut, Bupati Dadang Wigiarto menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Senin (27/01/2020).

Yang membanggakan, Situbondo satu-satunya kabupaten/kota di Indonesia yang sebelumnya mendapatkan nilai SAKIP BB, kini naik ke A. Iya, pada tahun 2018 lalu, penyerahan laporan hasil evaluasi SAKIP Pemkab Situbondo mendapatkan nilai BB.

PREDIKAT NAIK: Bupati H Dadang dan Wabup H Yoyok menunjukkan piagam penghargaan SAKIP nilai A

Tidak banyak kabupaten/kota yang mendapatkan nilai A. Dari 518 kabupaten/ kota se-Indonesia, hanya ada 10 yang meraih nilai A. Salah satunya Situbondo.

Penyerahan penghargaan kemarin diterima Bupati H Dadang Wigiarto SH dengan didampingi Wakil Bupati Situbondo, Ir H Yoyok Mulyadi M Si di Inaya Putri Bali, Kawasan wisata Nusa Dua Lot S-3, Benoa, Bali.

Wakil Bupati Situbondo, Ir H Yoyok Mulyadi M Si mengatakan, dengan prestasi itu, menunjukkan bahwa visi-misi bupati bisa diterjemahkan dengan baik oleh OPD. Sehingga secara umum, kinerja pemerintah daerah sudah mulai fokus dan terarah.

H Yoyok menerangkan, SAKIP terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

“Artinya, kerjasama dan koordinasi semua OPD berjalan sangat baik,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD, Janur Sasra Ananda mengapresiasi peningkatan predikat SAKIP yang diraih Pemkab Situbondo. Dia mengatakan, secara adminstrasi, untuk kinerja pemerintah sudah bisa dipertanggungjawabkan.

Dia berharap, penghargaan tersebut berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat. Sebab, terangnya, sebuah prestasi akan lebih sempurna jika mampu diimplementasikan dalam kinerja nyata. “SAKIP itukan bersifat administratif. Bahwa perencanaan, penganggaran, hingga pengalokasian sudah sesuai dengan kaidah sistem administrasi pemerintah,” ujarnya.

Janur berpendapat, ada hal penting yang perlu mendapatkan perhatian ke depan. Yaitu peningkatan kesejahteraan para tenaga honorer.

“Karena capaian kinerja ini tidak lepas dari peran serta honorer. Mereka banyak membantu,” pungkasnya. (im/yan)