Bupati Situbondo Buka Gelaran Pelaksanaan Temu Inklusi Nasional

Memontum Situbondo – Temu Inklusi ke 5 tahun 2023 di Situbondo, resmi diluncurkan Bupati Situbondo, Karna Suswandi, di Halaman Pendopo Aryo Situbondo, Rabu (21/12/2022) tadi. Peluncuran itu, seiring ditunjuknya Situbondo, menjadi Tuan Rumah Temu Inklusi dengan tajuk ‘Berdaya dalam Keberagaman Menuju Indonesia Inklusif 2030’.

Temu Inklusi sendiri, rencananya akan berlangsung pada 21 hingga 25 Mei 2023 di Desa Olean, Situbondo. Peluncuran tersebut, dikemas dengan menyuguhkan ragam kegiatan dan interaksi yang mempertemukan berbagai elemen. Mulai dari pemerintah, organisasi dan masyarakat disabilitas.

Bupati Karna Suwandi mengatakan, pemerintah Situbondo mengapresiasi dan mendukung penyelenggaraan Temu Inklusi Ke 5 ini. Dirinya mengatakan, pembukaan Temu Inklusi ini merupakan pemanasan dari even yang akan dilaksanakan di Desa Olean pada Mei 2023, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya masyarakat Situbondo yang inklusif.

“Temu Inklusi Nasional ini saya berharap jadi motivasi dan semangat untuk bisa membangun masyarakat inklusif bersama-sama” tegas Bupati Karna.

Temu Inklusi Nasional, tambahnya, merupakan agenda rutin dua tahunan sebagai ruang berbagi, berjejaring dan konsolidasi gerakan disabilitas dalam mendorong terwujudnya Indonesia yang inklusif. Diinisiasi oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia dan didukung sejumlah organisasi gerakan difabel, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan dan pemerintah sejak tahun 2014.

Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Suharto, menjelaskan bahwa Temu Inklusi merupakan bagian dari praktik edukatif untuk semua pihak, bahwa difabel adalah bagian dari keniscayaan keragaman umat manusia dan menghapus segala bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, dalam situasi ini, difabel harus berdaya untuk merebut nilai-nilai kemanusiaannya.

Berdaya di sini, tambahnya, meliputi tiga fase. Mulai dari mempunyai kuasa atas diri dan masa depannya, mempunyai pengaruh terhadap kebijakan yang terkait hidup dan penghidupannya.

Baca juga :

• Libatkan Wartawan, KPP Pratama Situbondo Gelar Ngopi Asik Terkait Pajak
• Kampanye Akbar, Massa Pendukung Karunia Birukan Alun-alun Taman Lanceng Situbondo
• Sosialisasi Pilkada, KPU Situbondo Gandeng Wartawan Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih
• KPU Situbondo Gelar Media Gathering Persiapan Penertiban APK
• Bidik Penghargaan Swasti Saba Wistara, Dinkes Situbondo Rakor bersama FKS, FKKS dan Pokja Desa Sehat

“Dan mempunyai kontribusi terhadap pembangunan bangsa,” lanjut Suharto.

Lebih lanjut Suharto menjelaskan, Temu Inklusi ke 5 juga menjadi pengingat bagi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah bahwa ada UU 8/2016, Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) dan RANPD yang harus diimplementasikan dan dijadikan arus utama dalam pembangunan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya baik di tingkat pusat maupun daerah dan desa. Menjadi pengingat bagi Pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten dan kota agar segera menyusun dan mengundangkan RAD PD dengan melibatkan semua elemen organisasi difabel di daerahnya.

Suharto berharap, rekomendasi yang dihasilkan Temu Inklusi nantinya diterima oleh pemerintah sebagai pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam perumusan RPJP dan RPJMN.

Direktur Pelopor Peduli Disabilitas (PPDiS) Situbondo, sekaligus Koordinator Panitia Penyelenggara Temu Inklusi, Luluk Ariyantini, menyampaikan bahwa Temu Inklusi menjadi ruang berbagi praktik baik antar organisasi masyarakat sipil dengan pemerintah dalam mendorong kehidupan yang inklusif. Temu Inklusi ini juga jadi penguat teman-teman difabel di gerakan difabel di Situbondo.

“Dan harapannya, di Temu Inklusi ini menjadi pengingat bahwa hak-hak difabel harus dipenuhi, sesuai kebijakan dan konitmen yang sudah dibuat,” papar Luluk.

Sementara itu, Temu Inklusi 5 sendiri didukung oleh kerja sama Pemerintah Australia-Indonesia melalui program Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (Inklusi). Program Inklusi berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas, dengan memastikan tidak satu orangpun tertinggal. Meningkatkan partisipasi dan manfaat bagi kelompok terpinggirkan dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi dan politik di Indonesia. (her/sit)