Usai Gelar Pilkades Serentak, Pemkab Situbondo Beri Materi Workshop Pengawasan Desa, Evaluasi hingga Pembangunan

Memontum Situbondo – Usai pelaksanaan Pilkades serentak di 17 desa di 14 kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, mengadakan Workshop Kolaborasi Pengawasan Desa, Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa tahun 2022, yang berlangsung di Pendopo Aryo Situbondo, Selasa (11/10/2022) tadi.

Dalam sambutannya, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menjelaskan bahwa setelah pelaksanaan Pilkades di 17 Desa dalam 14 Kecamatan pada Minggu (07/10/22), diharapkan kepala desa terpilih wajib menyelesaikan RPJMDes paling lama tiga minggu setelah dilantik. “Saya harap, semua kepala desa terpilih dapat menyelesaikan RPJMDes,” harap Bupati Situbondo.

Bung Karna-sapaan familier Bupati Situbondo menambahkan, untuk mempercepat RPJMDes, harus ada langkah strategis yang harus dilakukan. Salah satunya, ialah pendampingan untuk memberikan peningkatan pemahaman kepala desa terpilih tentang perencanaan, penganggaran, pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang ada di Desa.

Baca juga :

• Libatkan Wartawan, KPP Pratama Situbondo Gelar Ngopi Asik Terkait Pajak
• Kampanye Akbar, Massa Pendukung Karunia Birukan Alun-alun Taman Lanceng Situbondo
• Sosialisasi Pilkada, KPU Situbondo Gandeng Wartawan Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih
• KPU Situbondo Gelar Media Gathering Persiapan Penertiban APK
• Bidik Penghargaan Swasti Saba Wistara, Dinkes Situbondo Rakor bersama FKS, FKKS dan Pokja Desa Sehat

“Jika dokumen RPJMDes cepat diselesaikan dan dengan langkah-langkah sesuai, maka akan terwujud masyarakat Situbondo yang berakhlak, sejahtera dan berdaya atau Situbondo Berjaya,” ujar Bupati Karna.

Dalam Workshop Kolaborasi Pengawasan Desa tersebut, terdapat enam poin yang menjadi bahan pembahasan. Yakni, dengan selesainya pelaksanaan Pilkades serentak di 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo, percepatan penurunan Stunting di 10 Desa Locus Stunting tahun 2022. Kemudian, penyusunan dokumen perencanaan desa RKP desa tahun 2022. Lalu, penyusunan dokumen penganggaran desa, perubahan APBDes tahun 2022 dan penyusunan APBDes tahun 2023. Kemudian, pendataan dan pemutahiran data SDGs desa. Pengelolaan BUMDESMA Transformasi Eks.PPK/PNPN-MPd di 15 Kecamatan.

Dalam kegiatan ini, hadir juga anggota Komisi IX DPR RI, Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Kantor wilayah Direktorat Jendral perbendaharaan (DjPb) Provinsi Jawa Timur, serta Pimpinan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (her/gie)