DPR Situbondo Nilai Pemberlakuan Lockdown Belum Tepat

Memontum Situbondo – Anggota Komisi VI DPR RI, Ir H M Nasim Khan menilai saat ini, bukan waktu yang tepat untuk memberlakukan lockdown secara nasional dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Sebab, kata Bang Nasim, apabila kebijakan lockdown diterapkan, tentu akan berimbas kepada semua kegiatan perekonomian dan memunculkan persoalan baru di masyarakat. Apalagi, banyak masyarakat di Indonesia yang mencari rezeki dengan mengandalkan bayaran harian.

“Saya pikir belum saatnya pemerintah menerapkan Lockdown, karena ini akan memunculkan permasalahan baru, bagaimana nasib buruh harian lepas, mereka bekerja hari ini untuk makan dan hidup untuk sehari, maksimal untuk besok,” kata Bang Nasim, sapaan akrab Nasim Khan di Daerah pilihan Situbondo, Rabu (18/3/2020) sore.

“Rakyat miskin tidak ada Corona saja hidupnya di ujung Tanduk, apalagi jika Lockdown,” imbuh Bang Nasim.

Ditegaskan Nasim, Kebijakan lockdown hanya akan membuat kelaparan dan memunculkan gejolak sosial di masyarakat.

“Jika mereka dilarang bekerja selama dua minggu saja, mungkin baru hari ke empat atau kelima, masyarakat sudah mulai jual barang atau terpaksa hutang ke warung untuk membeli sembako, kalau warungnya sudah tidak sanggup lagi memberikan pinjaman, ini dikhawatirkan akan muncul gejolak sosial dan ketidak percayaan rakyat,” kata Bang Nasim saat dikonfirmasi Wartawan Memontum.com / Memo X, kemarin.

Pada kesempatan ini, Nasim Khan mengapresiasi langkah pemerintah yang sangat serius menangani Wabah Corona dengan menetapkan pandemic corona (Covid-19) sebagai Bencana Nasional pada Sabtu, 14 Maret 2020 dan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB Doni Monardo.

Selain itu, Nasim juga mendukung percepatan pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahap II yang dijadwalkan cair bulan April diajukan cair menjadi bulan Maret tahun 2020.

“Harus cepat, nyata, tapi harus tepat dan menyentuh. Jika ada data penerima bansos PKH yang belum tepat, sebaiknya segera diperbaiki,” katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan penanganan virus corona (Covid-19) harus dibahas dahulu dengan pemerintah pusat.

“Untuk mempermudah komunikasi, saya minta pemerintah daerah konsultasi dengan kementerian terkait dan Satgas (Penanganan Corona),” kata Jokowi dalam jumpa persnya di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

Jokowi pun memastikan pemerintah pusat belum mengarah ke kebijakan lockdown atau menghentikan total pergerakan manusia.

“Tidak ada kita berpikir ke arah kebijakan lockdown,” tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Senin (16/3/2020).

Jokowi menggaris bawahi pemerintah saat ini berupaya mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa resiko besar penyebaran virus Corona atau COVID-19. (im/yan)