Connect with us

Hukum & Kriminal

Mantan Kades Kalianget jadi Buronan Jaksa Situbondo, Kasus Penyelewengan DD 2018

Diterbitkan

||

Mantan Kades Kalianget jadi Buronan Jaksa Situbondo, Kasus Penyelewengan DD 2018

Memontum Situbondo – Kejaksaan Negeri Situbondo resmi menetapkan mantan Kepala Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, H Mulyadi sebagai buronan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, Nur Slamet SH MH melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Reza Aditya Wardhana SH MH mengatakan, Kepala Desa Kalianget masuk dalam DPO lantaran tidak pernah memenuhi panggilan penyidik ​​atas dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) Tahun 2018 lalu.

“Yang mewakili saat kita panggil sebagai saksi tidak pernah hadir Termasuk setelah ditetapkan tersangka dia tidak memenuhi panggilan kita untuk bertemu. Saat ini dia sudah kita tetapkan sebagai DPO, ” kata Reza kepada wartawan Memontum.com, Selasa (8/10/2019) sore.

TUNJUKKAN BERKAS DPO : Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Reza Aditya Wardhana SH MH saat ditemui Wartawan Memontum.com. (im)

TUNJUKKAN BERKAS DPO : Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Reza Aditya Wardhana SH MH saat ditemui Wartawan Memontum.com. (im)

Pihaknya menetapkan tersangka sebagai DPO sejak 8 Oktober 2019 kemarin, di mana status penetapan tersangka DPO itu setelah dilakukan semua tahapan penyelidikan. Dalam kasus penyelewengan DD itu, penyidik ​​baru menetapkan satu orang tersangka dari oknum Kades Kalianget H Mulyadi, dimana dalam kasus ini tersangka ini bertanggung jawab penuh atas kegiatan yang dilaksanakan.

” Sementara kita baru menetapkan satu tersangka, untuk tersangka lain masih tidak ada, ” imbuhnya.

Berdasarkan hasil audit ivestigasi Inspektorat Kabupaten Situbondo dan berdasarkan surat perintah penyidikan kepala kejaksaan negeri Situbondo Nomor : PRINT – 02A/M.5.40/fd.1/08/2019 tanggal 02 September 2019 atas nama H.Mulyadi.

Serta surat penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 01/M.5.40/fd.1/10/2019 Tanggal 08 Oktober 2019. Tersangka H.Mulyadi melakukan perbuatan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan penggunaan dana desa (DD) Tahun Anggaran 2018 di desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, dalam kasus penyelewengan DD kerugian negara yang muncul mencapai ratusan juta rupiah.

Kerugian Negara itu muncul sebagai kegiatan fiktif dari DD, menurut Reza, oknum Kades yang mengelola sendiri DD tersebut, tanpa melibatkan perangkat yang lain, demikian pula laporan pertanggungjawaban (Lpj) DD Tahun 2018 juga dibuat.

” Kegiatan fiktif yang dilakukan meliputi pembangunan fisik, kemudian pajak dari transaksi juga tidak disetor, ” pungkas Reza Aditya Wardhana. (im/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum & Kriminal

Sertifikasi Tanah Prona di Desa Trebungan Diadukan ke Polres Situbondo, Ada Pungli ?

Diterbitkan

||

Belasan warga Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo saat melapor kasus Pungli Program PRONA ke Mapolres Situbondo. (im)
Belasan warga Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo saat melapor kasus Pungli Program PRONA ke Mapolres Situbondo. (im)

Memontum Situbondo – Sebanyak 26 (dua puluh enam) Warga Desa Trebungan dengan mengatasnamakan Tim Penyelamat Desa Trebungan mengadukan dugaan pungutan liar (pungli) dalam program pendaftaran Sertipikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Tahun 2017 di Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo ke Mapolres Situbondo, Senin (11/11/2019).

Pengaduan tersebut diwakilkan kepada empat belas warga dan didampingi oleh Sayudi (Bang Cihoy) selaku Direktur LSM-PEKA Indonesia yang mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Situbondo. Warga mengaku dipungut biaya bervariasi antara Rp 600 ribu hingga Jutaan rupiah pada program Prona tersebut.

Kedatangan mereka diterima piket SPKT Polres Situbondo di ruang pengaduan. Mereka menyampaikan kronologi dugaan pungutan program Sertipikat Tanah Prona senilai Rp 1 juta itu.

Dalam aduan ke Mapolres Situbondo mereka membawa bukti-bukti seperti kuitansi pembayaran dan seterusnya.

Seorang warga Dusun/Desa Trebungan, Fajar Shodiq, menyampaikan kecurigaan adanya pungli itu lantaran melihat kebijakan pemerintah pusat untuk biaya program PRONA tidak ada biaya (Gratis) dan tidak sampai Rp 1 juta per bidang klo memang ada biaya administrasi untuk panitia nya.

Dalam program itu, ujar dia, Pemerintah Desa (Pemdes) dan panitia pelaksana proyek PRONA Desa Trebungan memungut biaya dengan bervariasi, yakni Rp 1 juta per bidang atau Rp 600 ribu per bidang.

“ Tentunya masyarakat memilih yang Rp 600 ribu. Sebelumnya tidak ada penjelasan penggunaan dana itu. Katanya hanya untuk perabot Sertipikat itu. Untuk Sertipikat saudara saya sudah jadi. Kami lihat di desa lain pungutannya tidak sampai Rp 1 juta, ” ujarnya.

Warga Desa Trebungan lainnya, Ahmadi (40) mengatakan, awalnya pengurusan sertipikat tanah miliknya akan diurus lewat jalur reguler pada 2015. Saat itu, Ahmadi ingat bahwa sudah mendengar akan ada program PRONA di desa tersebut.

Dia melanjutkan, sampai pada Tahun 2017 akhirnya benar ada program PRONA itu. Ahmadi pun ikut Program PRONA dan mengaku membayar Rp 600 ribu.

“ Sertipikat saya sudah jadi. Karena ditarik Rp 600 ribu, Sertipikat itu lewat jalur program PRONA itu. Kalau lewat jalur tersebut mestinya saya tidak ditarik Rp 600 ribu. Saya mencari uang Rp 600 ribu itu sulit. Saya mau mengikhlaskan tetapi proses hukum tetap jalan, ” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Trebungan Terpilih Noer Hasan dihubungi Wartawan Memontum.com melalui ponselnya terkait adanya dugaan pungutan liar (Pungli) Sertipikat program PRONA di Desa Trebungan menjelaskan, biaya program PRONA sudah ada kesepakatan, berita acara, notulen, daftar hadir dan foto dokumentasi. Dia menyampaikan munculnya nilai Rp 600 ribu itu justru dari hasil musyawarah bersama masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk panitia atau kelompok masyarakat.

“ Sekarang Sertipikat untuk ratusan bidang sudah jadi semua. Awalnya asumsinya puluhan bidang tanah, ternyata yang daftar sampai ratusan bidang itu. Ratusan bidang tanah itu tidak semua langsung bayar ke panitia tetapi ada puluhan bidang yang mendaftar lewat kerabat nya dan kemudian diserahkan ke panitia, ” ujarnya.

Dia mengatakan, kalau terkait adanya pengaduan masyarakat setempat ke Mapolres Situbondo Senin pagi terkait dengan hal dugaan pungutan liar PRONA, awalnya mendengar dari perangkatnya.

“ Ya.. kami sudah mendengar informasi tadi. Mungkin saja warga yang menyoal Sertipikat program PRONA tersebut. Akibat beda pilihan dan kami menduga ada kaitannya dengan pasca Pilkades serentak kemarin, ” ujarnya.

Kapolres Situbondo AKBP Awan Hariono SH SIK MH saat dikonfirmasi Wartawan Memontum.com melalui Kasat Reskrim AKP Masykur SH mengatakan, benar ada pengaduan warga yang mengaku dari Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo pada hari Senin pagi, mereka datang mengadu atas dugaan pungutan liar (Pungli) dalam pendaftaran Sertipikat Tanah program PRONA di wilayah tersebut.

“Benar ada pengaduan dari warga Desa Trebungan yang di dampingi LSM, namun kami masih mendalami kasus tersebut,” pungkasnya. (im/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Mantan Kades Trebungan Bantah Tudingan Pungut Uang Pembayaran Program PRONA

Diterbitkan

||

Noer Hasan (NH). : Mantan Kades Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. (im)
Noer Hasan (NH). : Mantan Kades Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. (im)

Memontum Situbondo – Oknum Mantan Kepala Desa (Kades) berinisial (NH) yang dimaksud adalah Noer Hasan mantan Kades Trebungan Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Senin (4/11/2019) Membantah tudingan dugaan pungutan liar (Pungli) dan diduga telah menerima pembayaran uang dari warganya Abdul Wafa untuk pembuatan Sertipikat program Prona.

Kepala Desa Terpilih pada Pilkades serentak kemarin, saat dikonfirmasi Wartawan Memontum.com melalui telepon selulernya, membantah tudingan tersebut. Hasan, sapaan akrabnya mengaku, bahwa pembayaran uang dari Abdul Wafa tersebut, untuk pembuatan akta tanah (AJB) secara independen bukan program Prona.

Sebab, Sambung Noer Hasan. Pada Tahun 2014 lalu, tidak ada pengajuan Sertipikat program Prona di wilayahnya. Dirinya juga mengatakan tidak pernah menerima uang, tetapi hanya mengetahui saja. Dirinya menilai laporan Abdul Wafa ke Polisi itu tidak benar adanya.

Seperti diberitakan Memontum.com sebelumnya. Diduga melakukan pungutan liar (pungli) sertipikat tanah program PRONA dan dugaan penipuan terhadap beberapa warga petani, beberapa warga asal Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo melaporkan (NH) mantan oknum Kepala Desa (Kades) dan (AH) Sekretaris Desa (Sekdes) ke pihak yang berwajib. Minggu (03/11/2019) siang.

Salah seorang warga Desa Trebungan, Abdul Wafa (68), yang juga pemohon pembuatan sertipikat tanah melalui program PRONA itu mengatakan, oknum mantan kepala desa berinisial (NH) ditengarai melakukan pungli karena telah meminta dana dari masyarakat.

” Dana yang diminta oleh oknum Sekdes (AH) berkisar antara Rp 2 juta untuk setiap sertipikat. Saya sudah memberikan uang kepada oknum mantan kepala desa tersebut dengan total sebesar Rp 4,8 juta karena tanah saya akan di Sertipikatkan, ” ujarnya.

Sambung dia, Saya juga menambah untuk uang transport mereka. Bahkan dari beberapa warga ada juga yang memberikan sama harga nominalnya dengan saya.

” Waktu itu saya tidak mengetahui bahwa program ini adalah program gratis, “kata Abdul Wafa.

Menurutnya, proses pendaftaran Sertipikat Tanah milik saya itu dilakukan sejak Tahun 2014 lalu, Kemudian Sertipikat Nomor 01327 atas nama Abdul Wafa dengan luas 1 595 M2 yang terletak di Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo baru saya terima sekitar bulan 7 Tahun 2019. Sedangkan Sertipikat yang dibuat tanggal 26 bulan 7 Tahun 2017 lalu melalui proses program PRONA yang ditanggung pemerintah biayanya.

” Sudah beberapa kali kami meminta kepada mereka (red-kades dan sekdes) sewaktu masih menjabat pada saat itu. Mereka hanya menjawab akan segera keluar, sudah kurang lebih 6 tahunan kami tunggu-tunggu akhirnya bulan Juli kemarin baru selesai, ” keluhnya.

Kata dia, tepat hari Minggu, (03/11/2019) kami bersama keluarga sepakat mendatangi Kantor Kepolisian Resort (Polres) Situbondo, untuk melaporkan oknum mantan Kades berinisial (NH) dan oknum sekretaris desa (AH) terkait pungutan liar uang biaya pengurusan yang sudah kami serahkan sepenuhnya dengan dibuktikan kwitansi dan ber stempel Desa.

” Kami sudah cukup sabar menunggu dan hari ini kami sepakat melaporkan adanya pungutan liar (Pungli) untuk biaya proses pembuatan Sertipikat yang didaftarkan pada program PRONA Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, ” ujarnya.

Ditambahkan Abdul Wafa, dari peristiwa tersebut ada beberapa hal saya laporkan dan saya terangkan pada petugas SPKT Polres Situbondo.

” Saya merasa dirugikan karena proses Sertipikat Tanah tersebut yang biasanya tanpa biaya (Gratis) ternyata saya dipungut uang sebesar Rp 4,8 Juta dan Proses Sertipikat Tanah tersebut terlalu lama. Maka saya merasa tertipu atas perbuatan oknum Sekdes (AH) dan oknum mantan Kades Trebungan berinisial (NH), “tukasnya.
[5/11 01.59] memo situb imam: Lebih lanjut Abdul Wafa menjelaskan, karena tidak ada jalan keluarnya akhirnya kami laporkan masalah dugaan pungli oknum mantan kades dan sekdes ini ke pihak yang berwajib.

” Hari ini kita datang ke kantor SPKT Polres Situbondo ini dengan didampingi oleh Sdr Sayudi (Bang Cihoy) selaku Direktur LSM PEKA Situbondo. Kami sangat kecewa atas kejadian ini. Aparat desa tidak melayani masyarakatnya dengan baik, ” pungkasnya.

Sejak berita ini ditulis pihak Desa Trebungan dan Camat Mangaran saat dihubungi Wartawan Media online ini melalui telepon selulernya sedang tidak aktif semuanya.

BACA : Mantan Kades Trebungan Situbondo Dilaporkan Polisi, Diduga Pungli PRONA

Sementara itu, Kasubbag Humas Polres Situbondo Iptu H Nuri saat dikonfirmasi Wartawan Media online ini membenarkan, adanya laporan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 sub 372 KUHP. Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor :LP/K/398/X/RES.1.11/2019/JATIM/RES SITUBONDO tanggal 03 Nopember Tahun 2019.

Sambung Iptu H Nuri, dengan terlapor oknum mantan Kepala Desa (Kades) Trebungan berinisial (NH) dan Sekdesnya berinisial (AH) yang dilaporkan oleh warga Desa setempat yang mengaku bernama Abdul Wafa (68) dengan didampingi oleh Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Keadilan (LSM-PEKA) Situbondo.

” Untuk mendalami kasus tersebut, penyidik Polres Situbondo akan memanggil sejumlah saksi-saksi untuk dimintai keterangannya, ”kata Iptu H Nuri.

Sekedar diketahui, saat ini Noer Hasan ini terpilih kembali sebagai Kades di Desa Trebungan dalam pertarungan Pilkades Serentak Tahun 2019 yang digelar pada tanggal 23 Oktober lalu. Dan hingga saat ini statusnya masih sebagai warga biasa, karena masih menunggu pelantikan yang rencananya bakal digelar pada awal bulan Tahun 2020 mendatang. (im/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Mantan Kades Trebungan Situbondo Dilaporkan Polisi, Diduga Pungli PRONA

Diterbitkan

||

Pelapor Abdul Wafa (68) didampingi Direktur LSM-PEKA Situbondo saat melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Situbondo. (im)
Pelapor Abdul Wafa (68) didampingi Direktur LSM-PEKA Situbondo saat melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Situbondo. (im)

Memontum Situbondo – Diduga melakukan pungutan liar (pungli) sertipikat tanah program PRONA dan dugaan penipuan terhadap beberapa warga petani, beberapa warga asal Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo melaporkan (NH) mantan oknum Kepala Desa (Kades) dan (AH) Sekretaris Desa (Sekdes) ke pihak yang berwajib. Minggu (03/11/2019) siang.

Salah seorang warga Desa Trebungan, Abdul Wafa (68), yang juga pemohon pembuatan sertipikat tanah melalui program PRONA itu mengatakan, oknum mantan kepala desa berinisial (NH) ditengarai melakukan pungli karena telah meminta dana dari masyarakat.

” Dana yang diminta oleh oknum Sekdes (AH) berkisar antara Rp 2 juta untuk setiap sertipikat. Saya sudah memberikan uang kepada oknum mantan kepala desa tersebut dengan total sebesar Rp 4,8 juta karena tanah saya akan di Sertipikatkan, ” ujarnya.

Sambung dia, Saya juga menambah untuk uang transport mereka. Bahkan dari beberapa warga ada juga yang memberikan sama harga nominalnya dengan saya.

” Waktu itu saya tidak mengetahui bahwa program ini adalah program gratis, “kata Abdul Wafa.

Menurutnya, proses pendaftaran Sertipikat Tanah milik saya itu dilakukan sejak Tahun 2014 lalu, Kemudian Sertipikat Nomor 01327 atas nama Abdul Wafa dengan luas 1 595 M2 yang terletak di Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo baru saya terima sekitar bulan 7 Tahun 2019. Sedangkan Sertipikat yang dibuat tanggal 26 bulan 7 Tahun 2017 lalu melalui proses program PRONA yang ditanggung pemerintah biayanya.

” Sudah beberapa kali kami meminta kepada mereka (red-kades dan sekdes) sewaktu masih menjabat pada saat itu. Mereka hanya menjawab akan segera keluar, sudah kurang lebih 6 tahunan kami tunggu-tunggu akhirnya bulan Juli kemarin baru selesai, ” keluhnya.

Kata dia, tepat hari Minggu, (03/11/2019) kami bersama keluarga sepakat mendatangi Kantor Kepolisian Resort (Polres) Situbondo, untuk melaporkan oknum mantan Kades berinisial (NH) dan oknum sekretaris desa (AH) terkait pungutan liar uang biaya pengurusan yang sudah kami serahkan sepenuhnya dengan dibuktikan kwitansi dan ber stempel Desa.

” Kami sudah cukup sabar menunggu dan hari ini kami sepakat melaporkan adanya pungutan liar (Pungli) untuk biaya proses pembuatan Sertipikat yang didaftarkan pada program PRONA Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, ” ujarnya.

Ditambahkan Abdul Wafa, dari peristiwa tersebut ada beberapa hal saya laporkan dan saya terangkan pada petugas SPKT Polres Situbondo.

” Saya merasa dirugikan karena proses Sertipikat Tanah tersebut yang biasanya tanpa biaya (Gratis) ternyata saya dipungut uang sebesar Rp 4,8 Juta dan Proses Sertipikat Tanah tersebut terlalu lama. Maka saya merasa tertipu atas perbuatan oknum Sekdes (AH) dan oknum mantan Kades Trebungan berinisial (NH), ”

” Karena tidak ada jalan keluarnya akhirnya kami laporkan masalah dugaan pungli oknum mantan kades dan sekdes ini ke pihak yang berwajib. hari ini kita datang ke kantor SPKT Polres Situbondo ini dengan didampingi oleh Sdr Sayudi (Bang Cihoy) selaku Direktur LSM PEKA Situbondo. Kami sangat kecewa atas kejadian ini. Aparat desa tidak melayani masyarakatnya dengan baik, ” pungkasnya.

Sejak berita ini ditulis pihak Desa Trebungan dan Camat Mangaran saat dihubungi Wartawan Memontum.com melalui telepon selulernya sedang tidak aktif semuanya. (im/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler