Memontum Situbondo – Beredarnya video yang berisi Komisioner KPU Kabupaten Situbondo dan anggota berjoget sedang memberikan saweran pada penyanyi dangdut. Diduga, kegiatan itu saat acara penetapan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo terpilih hasil Pilkada serentak 2020.

Video berdurasi 13 detik tersebut, akhirnya viral dan menjadi konsumsi publik. Video tersebut, pun akhirnya menuai kecaman, karena KPU dinilai abai dengan protokol kesehatan. 

Menurut Pemerhati Hukum Mujiono SH kepada wartawan memontum.com, mengatakan bahwa kami selaku masyarakat Situbondo, menyampaikan selamat atas penetapan pasangan calon Bupati Situbondo terpilih, yang saat ini resmi ditetapkan oleh KPU Situbondo.

”Pertama, saya mengucapkan selamat untuk Paslon Bupati Situbondo Terpilih bapak H Karna Suswandi dan Ibu Hj Khoirani yang saat ini sudah ditetapkan sebagai Bupati Situbondo terpilih oleh KPU. Semoga, beliau bisa membuat Situbondo lebih baik lagi dari Pemerintahan sebelumnya,” katanya.

Akan tetapi, sambung dia, dirinya sangat menyesalkan adanya insiden viralnya video di media sosial pada acara tersebut dengan adanya joget disertai saweran yang diduga sudah melanggar Protokol Kesehatan (Prokes).

“Sayang, acara tersebut dinodai hal negatif yang diduga melanggar Prokes, dimana ada insiden dan saya kira sangatlah memalukan,” ujarnya, Minggu (24/01).

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Situbondo, Marwoto SE, menjelaskan bahwa terkait viralnya video joget-joget anggota dan stafnya di lokasi penetapan bupati dan wakil bupati terpilih, pihaknya menegaskan, aksi tersebut dilakukan secara spontan pasca penetapan bupati terpilih.

“Jadi, tidak ada hubungannya dengan acara penetapan bupati terpilih. Kita melakukan itu di luar acara,” ungkapnya kepada awak media.

Lebih lanjut, Marwoto menampik bila acara tersebut dinilai melanggar protokol kesehatan. Sebab personel KPU yang ikut berjoget bersama pemandu lagu hanyalah enam orang.

“Yang berjoget kebanyakan memakai masker. Hanya satu orang yang tidak menggunakan amasker. Itu pun karena dia baru selesai makan,” tambahnya.

Marwoto meminta tidak ada pihak yang menghubung-hubungkan aksi tersebut dengan KPU secara kelembagaan. 

“Karena memang tidak ada sangkut pautnya dengan KPU. Itu bukan kegiatan lembaga. Sehingga menjadi tanggung jawab masing-masing personal,” tegasnya. (mam/ed2)

Memontum Situbondo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, menetapkan pasangan Karna Suswandi – Hj Khoirani sebagai pemenang Pilbup yang digelar 9 Desember 2020 lalu, Sabtu (23/01) tadi. Dalam rapat pleno terbuka di gedung serbaguna Wisata Pantai Pasir Putih, Kabupaten Situbondo, turut hadir Kapolres Situbondo, AKBP Achmad Imam Rifai SIK, SH, Dandim 0823/Situbondo, Letkol Inf Neggy Kuntagina S.I.P, Ketua KPU Situbondo, Marwoto, Komisioner Bawaslu, Bupati dan Wakil Bupati terpilih, partai pengusung dan Komisioner KPU Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro, S.Sos serta tamu undangan.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 5/PL.027-Kpt/3512/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Situbondo tahun 2020, maka KPU Kabupaten Situbondo menetapkan pasangan Karna Suswandi-Nyai Khoirani sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo.

“Hari ini kita menggelar rapat pleno terbuka penetapan bupati dan wakil bupati terpilih, yakni Karna Suswandi – Nyai Khoirani,” kata Ketua KPU Situbondo.

Dengan demikian, tambah Marwoto, jika melihat masa akhir jabatan bupati saat ini, maka pada tanggal 17 Februari 2021 dimungkinkan akan menggelar pelantikan. Namun, hal ini masih menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri RI dan Gubernur Jawa Timur.

“Artinya, proses di KPU sudah selesai. Selanjutnya, tinggal menunggu dari DPRD Situbondo untuk segera ditindak lanjuti,” tambahnya.

Lebih lanjut Marwoto menjelaskan, setelah rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo terpilih, selanjutnya salinan berita acara kita serahkan ke paslon, DPRD dan KPU RI. “Dalam hal ini melalui KPUD Provinsi Jawa Timur,” tuturnya.

Usai ditetapkan sebagai Bupati terpilih, Drs Karna Suswandi MM, dalam sambutannya mengatakan, terima kasih kepada KPU Kabupaten Situbondo yang telah melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo tahun 2020 dengan aman, lancar, tertib dan sukses.

“Kami ucapkan terima kasih kepada KPU Situbondo yang telah melaksanakan tahapan pilkada dari awal hingga akhir berlangsung aman, sukses, tertib dan terkendali,” kata Karna Suswandi.

Selain itu, Karna Suswandi juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan Polres Situbondo serta Kodim 0823/Situbondo yang telah melaksanakan tugas pengaman dengan baik. “Saya juga mengucapkan pihak keamanan Polres Situbondo dan Kodim 0823/Situbondo yang telah menjaga stabilitas keamanan pilkada hingga penetapan ini,” ujarnya. (her/sit)

Memontum Situbondo – Mahalnya harga pupuk bersubsidi dikeluhkan oleh petani. Akibatnya Hadi Prianto anggota DPRD Situbondo dari Fraksi Demokrat, yang juga wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil Arjasa) kebanjiran keluhan dari petani.

Aswino, salah satu pemegang kartu tani di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo mengungkapkan, saya sangat kecewa. Sebab, kartu tani yang diperoleh dari Pemerintah tidak bisa digunakan dan membeli pupuk bersubsidi dari kelompok tani harganya lumayan mahal juga berbeda harga yang pernah digaungkan oleh dinas terkait dengan fakta dilapangan.

“Saya membeli pupuk bersubsidi dari kelompok tani dengan harga Rp 150 ribu, per saknya, itupun membelinya melalui ketua kelompok tani di desa saya,” ujarnya.

Menanggapi keluhan para petani di Kecamatan Arjasa, anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Fraksi Demokrat, Hadi Prianto mengatakan, mahalnya harga pupuk bersubsidi membuat para petani kerap terlambat dalam memproduksi tanaman padinya.

“Kami telah kebanjiran keluhan petani dari berbagai desa di Kabupaten Situbondo terkait mahalnya harga pupuk bersubsidi,” kata Hadi Prianto, Senin (18/01) siang.

Menurutnya setiap kali turun ke masyarakat pihaknya selalu mendapat keluhan dari para petani soal harga pupuk. Diduga mahalnya harga pupuk tersebut akibat adanya permainan harga di tingkat pengecer.

Harga pupuk yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) memang sering terjadi di tingkat petani. Hal itu membuat petani selalu dirugikan. Selain harganya mahal tidak jarang pupuk bersubsidi menghilang di tingkat pengecer.

“Kami sering menemukan adanya penaikan harga pupuk bersubsidi di beberapa desa di Kabupaten Situbondo termasuk juga di wilayah Kecamatan Arjasa,“ jelas dia.

Bahkan kenaikan harga pupuk terkadang juga karena ada kesepakatan antara anggota kelompok tani dengan pengecer. Hal itu terkait dengan permintaan tambahan biaya transport saat mengirim pupuk bersubsidi.

Selain itu, kesepakatan harga pupuk bersubsidi di atas HET karena disisihkan untuk kas dikelompok tani. Pihaknya berharap agar pemerintah betul-betul mengawasi secara ekstra ketat terkait pendistribusian pupuk bersubsidi.

“Serta memperketat pengawasan harga pupuk di tingkat pengecer. Terlebih saat pupuk menjadi langka akibat kios penjual pupuk tidak mampu menebus pupuk bersubsidi,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo, Ir. Sentot Sugiyono, M. Si., saat dihubungi wartawan memontum.com melalui telepon seluler dan WhatsApp nya namun tidak diangkat, (mam/ed2)