Memontum Situbondo – Muspika Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, menggelar kerja bakti di Kampung Curahguno RT.012 RW.005 Desa Lubawang, Kecamatan Banyuglugur, Rabu (20/01) tadi. Aksi sosial tersebut, dalam membatu masyarakat yang sebelumnya terdampak bencana tanah longsor.

Mengawali pelaksanaan, kegiatan diawali dengan apel dan pengarahan yang disampaikan oleh Danramil 0823/17 Banyuglugur, Lettu Inf Suudi. “Kegiatan kita hari ini adalah membersihkan material longsoran dan memperbaiki tanggul yg terdampak longsor,” kata Letu Inf Suudi.

Dalam kerja bakti ini, juga Danramil, difokuskan membuat plengsengan dengan panjang 6 meter dan tinggi 3 meter. “Kita bangun plengsengan dengan batu kali sebagai penahan agar tidak terjadi longsor kembali. Selain itu, kita bersihkan sisa tanah longsor tersebut agar terlihat rapi,” terangnya.

Dalam pelaksanaan itu, terlihat kekompakan dari jajaran Muspika hingga desa. Camat Banyuglugur, Taufan A Jaksana, S.S.T.P M.SI datang bersama staf, Danramil 0823/17 Bantuglugur, Lettu Inf Suudi, pun datang beserta anggota, Kapolsek Banyuglugur m, diwakili Ipda Agus Nur beserta anggota.

Sedangkan Kades Lubawang, Ahmad Junaidi, juga bersama perangkat, KPH Banyuglugur, Sutrisno beserta anggota dan warga masyarakat sekitar. (her/sit)

Memontum Situbondo – Warga petani Dusun timur Curah, Krajan Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mengeluh tidak mendapatkan aliran air sawah, Senin (10/08/2020).

Seperti yang disampaikan oleh Sujibno (56), salah satu petani di Dusun Krajan mengatakan, ia tidak mendapatkan air kurang lebih sebulan yang lalu, padahal hampir setiap waktu ia melaporkannya ke petugas Sublok, agar lahan yang ditanami jagung (jagung merpati) sudah waktunya untuk dialiri air sawah.

“Sempat satu petak dialiri air saat itu, itupun air sisa. Saya berharap keesokan harinya dilanjutkan, namun dibiarkan sampai sekarang, jagung saya mulai mengering tanahnya sudah pecah pecah, tapi kenapa lahan tebu yang baru saja ditebang dialiri air, ini sebagai perbandingan saja,” ungkap Sujibno.

Ini bukan dialami Sujibno, masih banyak keluhan petani yang lainnya, namun tidak berani mengatakan khawatir lahan pertaniannya tidak mendapatkan air kalau melapor. Dan petani termasuk Sujibno khawatir gagal panen, dari penghasilan sebelumnya sekitar 7 juta rupiah, akan merosot bahkan rugi akibat kekurangan air.

Pantauan wartawan, Senin pukul 08.20 WIB, di lokasi mendapati lahan jagung mulai mengering serta kondisi tanahnya mulai pecah-pecah dan mengering. Kebutuhan air pertanian di Desa Kedungdowo, khususnya di Dusun Krajan, dari 36 Ha lahan pertanian, membutuhkan air irigasi.

Sementara air untuk pertanian dimusim kemarau mulai berkurang untuk memenuhi permintaan petani. Hingga berita ini ditulis, belum bisa menemui Himpunan Petani Paemakai Air (HIPPA) serta Sublok dan Kepala Desa di Desa Kedungdowo, terkait dengan keluhan petani tersebut.

Ditemui di kantor Desa, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Sayadi membantah di Desanya sejauh ini belum ada petani gagal panen, selama ini belum ada laporan untuk itu.

“Untuk air, itu sudah ada tugasnya masing masing melalui Sublok, kebutuhan air untuk saat ini semua petani akan merasakan hal yang sama, karena dari 36 hektar lahan pertanian yang semuanya membutuhkan air, namun bisa dibayangkan, satu minggunya hanya bisa mengairi sebanyak 3 hektar lahan, untuk mencukupi itu secara tidak langsung harus bergantian, itupun sudah dibantu progam bantuan Proyek Pengembangan Air Tanah (P2AT),” pungkasnya. (tik/im/mzm)

 

Memontum Memontum – Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat (BPD) adalah lembaga Implementasi Demokrasi dalam pemerintahan Desa berdasarkan Fungsi, bisa disebut sebagai Lembaga kemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Desa No.06 Tahun 2014 Bagian Ketujuh Tentang BPD dan juga SK Bupati Situbondo No 188/307/P/004.2/ Tahun 2019 mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan permusyawaratan ini merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan berkedudukan sejajar dengan Kepala Desa serta menjadi mitra dari pemerintah desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, BPD memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

Sebagai mitra kerja pemerintah desa, di desa Paowan, Kecamatan Panarukan, BPD berjumlah 9 orang anggota (dua diantaranya adalah perempuan) selalu melaksanakan pertemuan rutin di setiap bulannya yaitu tiap tanggal muda yang tempatnya selalu bergantian dari rumah anggota yang satu ke rumah anggota yang lain (anjangsana) di tiap pertemuannya.

Ketua BPD Desa Paowan, Lutfi Zainullah SH mengatakan, pertemuan rutin ini adalah sebagai wadah silaturahmi antar anggota agar terjalin komunikasi yang baik dan juga sebagai forum untuk membahas aspirasi masyarakat desa Paowan.

“BPD dan Pemerintah Desa adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Keduanya saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lain. Kunci sukses dan keberhasilan pemerintahan desa itu simpel yakni keduanya saling bersinergi dan bekerjasama. Saya yakin itu akan mudah, bisa dibuktikan,” jelasnya.

Sambung Lutfi Zainullah, tidak sedikit desa yang tidak harmonis dengan BPD sehingga timbul permasalahan yang seharusnya tidak terjadi hanya karena kurangnya komunikasi dan sinergitas antara keduanya.

“Komunikasi yang berjalan kurang baik antara PEMDES dan BPD seringkali akan menimbulkan masalah di desa yang ujung-ujungnya akan meresahkan masyarakat kita juga. Selain itu juga akan menghambat jalannya pembangunan di desa. Tetapi komunikasi itu tentunya juga harus berjalan proporsional dan profesional. BPD jangan terlalu dekat dengan Pemdes karena akan muncul rasa sungkan untuk mengingatkan apabila ada satu hal yang kurang pas. Begitu juga jangan terlalu jauh atau bahkan bermusuhan dengan Pemdes karena itu akan menyulitkan kita juga dalam menjalankan tugas-tugas kita,” terangnya.

Lutfi menjelaskan, BPD adalah lembaga yang menyetujui atau membuat aturan seperti Peraturan Desa (Perdes) dalam mendukung program kepala desa atau pemerintahan desa selama 6 tahun kedepan.

“Alhamdulillah untuk Desa Paowan sampai saat ini komunukasi kami berjalan sangat baik dan bisa bersinergi satu sama lain, terbukti dengan lancarnya jalannya pembangunan dan Insyaallah hasilnya juga sudah dirasakan masyarakat. Sinergi seperti ini akan terus kita tingkatkan tentunya sesuai dengan tupoksi masing-masing seperti apa yang telah diamanatkan peraturan perundang undangan yang berlaku,” pungkasnya. (her/mzm)